Home / Artikel Dosen / Logika Minoritas Dalam Mayoritas

Logika Minoritas Dalam Mayoritas

Dosen Jurusan Matematika FST UIN Suska sedang menempuh PhD Student di Department of Mathematical Sciences, Essex University, UK

Terhenti sejenak di Sobolev Theorem dan belum bisa meneruskan pembuktian. Berniat ”mendinginkan” kepala dan mencari inspirasi, akhirnya buka sosial media (sosmed) dan beberapa media online Indonesia untuk rileks sejenak. Selain juga ingin tahu berita terbaru di tanah air, postingan beberapa kawan cukup membantu saya mengetahui bagaimana keadaan mereka saat ini. Ada kabar gembira ada pula kabar duka, itulah kehidupan, sambil membesarkan hati dengan mengingat Surat Al-Insyiraah ayat 5-6 yang artinya, “maka sesungguhnya beserta kesulitan itu pasti ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.”

Namun, sosmed tetaplah media yang menjadi jembatan makhluk sosial tanpa bersua langsung. Media yang menyediakan berbagai informasi berdasarkan pemikiran si empunya. Tak heran kemudian ada gagasan yang sesuai dengan pikiran kita ada pula yang pula yang berlawanan. Inilah masalahnya, ketika kita merasa tidak sejalan dengan komentar, tulisan, gambar atau video orang lain yang masuk ke dalam ruang privasi kita, serta merta dengan mudahnya bisa berkomentar balik dengan kata-kata yang mungkin baik, tapi bisa juga kasar dan bahkan bisa berbantah-bantahan. Saya termasuk orang yang selalu berusaha untuk menghindari hal ini, karena ada tuntunan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab al-Adab, hadits no 4167 dan dihasankan oleh al-Albani dalam as-Shahihah [273] as-Syamilahyang bunyinya “Aku akan menjamin sebuah rumah di dasar surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia berada dalam pihak yang benar. Dan aku menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dalam keadaan bercanda. Dan aku akan menjamin sebuah rumah di bagian teratas surga bagi orang yang membaguskan akhlaknya.”

Kalaupun ingin memberikan tanggapan, saya harus berpikir berkali-kali tentang dampaknya di kemudian hari. Namun sesekali lupa juga jika hati ”memanas” karena suatu berita ataupun postingan dari seseorang atau media yang menjungkirbalikkan logika, melawan kaidah umum, dan terlalu dipaksakan. Pilihannya kemudian adalah memilih untuk membaca media online yang terseleksi, karena tak semua media dapat dipercayai lagi. Kebanyakan dari media mainstream saat ini melakukan penggiringin opini kepada pembaca sehingga jika kita tidak punya landasan berpikir dan pegangan yang tepat, maka masuklah kita dalam ”perangkap” opini tersebut. Satu peristiwa yang diberitakan, bisa keluar dari fakta demi memaksakan agenda setting yang telah didesain oleh media. Inilah bahasan yang akan menjadi point of view saya.

Beberapa hari ini, sejak adanya razia Warteg milik Ibu Eni oleh Satpol PP, sosmed dipenuhi dengan komentar dan bahkan ”saling serang” antar penggunanya. Ada yang pro mendukung aksi razia karena memang ada Perda-nya dan ada pula yang kontra dengan alasan orang yang tidak berpuasa berhak mendapatkan kemudahan untuk membeli atau mencari makan. Bahkan ada netizen yang berinisiatif membuat petisi menuntut pencabutan Perda tentang larangan berjualan makanan di siang hari pada bulan Ramadhan. Beberapa media mainstream juga tak ketinggalan membuat headline news tentang peristiwa ”hangat” ini. Secara umum, media menyayangkan adanya razia ini dan ramai-ramai mengundang pembaca untuk bersimpati kepada Ibu Eni sebagai ”korban”. Pemerintah bereaksi dengan memberikan bantuan kepada Bu Eni karena telah mengalami kerugian dan rencana penghapusan beberapa Perda intoleran termasuk Perda yang melarang berjualan di Bulan Ramadan oleh Kemendagri.

Terlepas dari cara razia yang dilakukan, reaksi pemerintah terhadap peristiwa ini membuat saya selaku umat Islam yang notabene mayoritas di Indonesia merasa bahwa peristiwa ini seperti telah teragendakan dengan baik. Ada rasa kecewa dan perlakuan tidak adil dari pemerintah. Mengapa? Sebagai warga negara Indonesia, saya menemukan banyak peraturan yang terkait dengan agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, pemerintah langsung over aktif dalam meninjaunya? Berbeda dengan di luar negeri, di mana penduduk mayoritas selalu diutamakan. Setelah selesai hak-hak kaum mayoritas, barulah kelompok pendatang dan minoritas dipertimbangkan hak-haknya sambil meminta kewajiban untuk menghargai tatanan dan hak-hak mayoritas. Bila tidak, maka urusan hukum sudah menunggu.

Di negeri di tempat saya bermukim saat ini, Inggris, tidak memberikan hari Jumat untuk libur kepada umat Islam. Penguasa dan masyarakat setempat pun tidak menjadikan Idul Adha, Idul Fitri, Isra’ Mikraj, Maulid Nabi dan 1 Muharram sebagai bank holiday atau libur nasional. Tidak seperti di Indonesia, di mana kelompok minoritas mendapat hari-hari istimewa dan terus menerus ditambahkan hak-hak keistimewaannya sambil mengurangi keistimewaan kelompok mayoritas Muslim. Hari Ahad yang menjadi Minggu telah dilibur, walaupun Jumat tidaklah menjadi hari libur kaum Muslim. Hari Nyepi, tahun baru Imlek, tahun baru Masehi, hari raya Waisak, dan lainnya. Ketika ada peraturan daerah yang mengatur khusus hanya untuk umat Muslim mayoritas di satu titik, lalu mengapa reaksi yang muncul adalah mempermasalahkan semua aturan yang ada di semua tempat di negara ini? Bukankah bila logika akal digunakan, maka di seluruh daratan Indonesia yang mayoritas harusnya aturan milik mayoritaslah yang diutamakan? Seharusnya semakin banyak hak-hak kelompok minoritas diberikan, maka semakin kokoh dan kuat penegakan hak-hak atas kelompok mayoritas, bukan malah mencurinya.

Bila kemudian ada dalih aturan-aturan tersebut tidak toleran kepada yang minoritas, berarti yang diinginkan adalah tidak toleran kepada yang mayoritas? Maka sudah seharusnya pula pemerintah sekarang harus toleran pada masyarakat yang tidak ikut memilih dalam Pemilu yang lalu? Mengapa ketika kelompok minoritas, seperti minoritas kepercayaan, perilaku, dan agama menghendaki berbagai kebebasan atas dasar hak dan penghargaan, respon pemerintah begitu cepat, namun dalam kepentingan kelompok mayoritas muslim, respon bukan hanya sebaliknya bahkan merugikan.

Walaupun penduduk muslim sudah mencapai angka tiga juta jiwa atau sudah mencakup 5,4 persen dari populasi Inggris, tetap saja muslim masih tergolong minoritas dan belum bisa mendapatkan hak-hak istimewa seperti kaum minoritas di Indonesia. Contoh sederhana, bila umat muslim ingin merayakan Idul Fitri setelah sebulan puasa Ramadan, maka silakan merayakannya dalam batas-batas. Bila mereka pekerja atau pelajar dan mahasiswa, kegiatan tetap tidak akan diliburkan. Anak-anak muslim tetap ke sekolah. Akan tetapi bila mereka minta izin untuk perayaan hari besar Islam ini, maka orang tuanya bisa mengirim surat ke sekolah untuk minta izin. Di sini berlaku logika mayoritas. Hak mayoritas telah terpenuhi, lalu hak minoritas akan dipertimbangkan. Tidak ada yang protes, karena selaku minoritas kaum muslim tahu diri dan menghormati hak kaum mayoritas.

Begitu pun di bulan Ramadan, tidak ada aturan dari pemerintah Inggris untuk menghormati mereka yang sedang berpuasa, karena mayoritas adalah tidak mengenal puasa, tanpa kelompok minoritas harus ”gatal” menuntut agar pemerintah Inggris menutup restoran dan rumah makan, café, pub, pantai selama sebulan untuk menghormati kaum muslim. Penduduk mayoritas bisa respect terhadap muslim yang berpuasa dengan cara segera menjauh ketika sedang makan jika mereka tahu teman muslimnya sedang berpuasa. Tidak ada kaum muslim yang menuntut untuk libur kerja pada saat Idul Fitri, karena mareka tahu diri bahwa di Inggris tuntutan semacam itu adalah sesuatu yang aneh.Walaupun kemudian dalam kajian-kajian akademis di Inggris banyak mengangkat tema-tema minoritas, maka kecenderungannya tema-tema itu untuk wilayah di luar wilayah teritorial mereka. Bila pun itu menjadi isu domestik dan kemudian menjadi sebuah kebijakan, maka tidak sama sekali akan menggerus apalagi menghapus hak-hak mayoritas.

Lalu akan menjadi sesuatu yang aneh di Indonesia bila hanya karena aparatur pemerintah menegakkan peraturan dengan cara razia yang salah, kemudiandisimpulkan bahwa Perda tersebut divonis intoleran. Orang sekarang banyak bicara logika, tapi logikanya tidak dipakai. Mereka menggunakan logika untuk menjungkirbalikkan logika itu sendiri.

 

About Admin